Image

BADAN PENDAPATAN KABUPATEN MOJOKERTO

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

KEDUDUKAN

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah :

  1. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan.
  2. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  3. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah.
  4. Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
    a. penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah
        yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
    b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan
        asli daerah;
    c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya
        dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah;
    d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan
        khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah;
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :

  1. Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, membawahi Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris :
    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
  3. Bidang Pendataan dan Penetapan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, membawahi 3 Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :
    1) Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan;
    2) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
        dan Bangunan;
    3) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya.
  4. Bidang Penagihan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, membawahi 3 Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :
    1) Sub Bidang Penagihan I;
    2) Sub Bidang Penagihan II;
    3) Sub Bidang Penerimaan dan Keberatan.
  5. Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris,   membawahi 3 Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :
    1) Sub Bidang Pengembangan;
    2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;
    3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  7. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :


SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
 
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
e. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
f. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
g. menyusun laporan keuangan;
h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 
BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah meliputi pelayanan dan penetapan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak daerah lainnya.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pelayanan atas permohonan wajib pajak;
b. pelaksanaan pelayanan konsultasi dan informasi kepada wajib pajak;
c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan subjek/objek pajak;
d. pelaksanaan pengolahan data dan verifikasi subyek/obyek pajak daerah;
e. perumusan pengelolaan data induk wajib pajak;
f. pelaksanaan penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan dokumen lainnya;
g. perumusan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP dari wajib pajak;
h. perumusan dan penyampaian blangko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak;
i. pelaksanaan pendaftaran dan penetapan Nomor Obyek Pajak (NOP);
j. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerbitan dan penyampaian Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
k. pelaksanaan verifikasi dan validasi SPTPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
 
SUB BIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN
 
Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas :
a. melakukan pelayanan atas permohonan wajib pajak;
b. melakukan pelayanan konsultasi dan informasi kepada wajib pajak;
c. melakukan penerbitan dan menyampaikan kartu NPWPD;
d. melakukan pengolahan data dan verifikasi subyek/obyek pajak daerah;
e. melakukan penetapan dan menerbitkan SKPD/ SPPT/DHKP dan dokumen lainnya;
f. menyusun bahan penyusunan produk hukum;  
g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

SUB BIDANG PBB P2 DAN BPHTB

Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas :
a. menyusun dan menyampaikan blangko SPOP/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) kepada wajib pajak;
b. melakukan penerimaan SPOP/LSPOP dari wajib pajak;
c. melakukan pendaftaran dan menetapkan Nomor Obyek Pajak (NOP);
d. melakukan pendataan lapangan/lokasi obyek pajak;
e. melakukan penilaian obyek pajak;
f. melakukan verifikasi data SPOP/LSPOP PBB perdesaan dan perkotaan;
g. melakukan verifikasi dan validasi SPTPD BPHTB;
h. menyusun bahan penyusunan produk hukum;
i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
 
SUB BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA
 
Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas :  
a. menyusun dan menyampaikan blangko SPTPD kepada wajib pajak;
b. melakukan pendaftaran dan menetapkan NPWPD;
c. melakukan pendataan obyek pajak;
d. melakukan verifikasi pelaporan SPTPD dari wajib pajak;
e. menyusun bahan penyusunan produk hukum;
f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
 
BIDANG PENAGIHAN  
 
Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah meliputi penagihan serta penerimaan dan keberatan.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyampaian SKPD/SPPT/DHKP dan dokumen lainnya;
b. pelaksanaan proses atas permohonan angsuran pembayaran pajak daerah;
c. pelaksanaan proses atas permohonan pengurangan keberatan dan banding ketetapan pajak daerah;
d. pelaksanaan proses penagihan pajak daerah
e. pelaksanaan proses penagihan dengan surat paksa;
f. pelaksanaan sosialisasi perpajakan daerah;
g. pelaksanaan penertiban pajak daerah;
h. pelaksanaan pengelolaan data piutang pajak daerah;
i. pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah;
j. pelaksanaan penerimaan dan pembukuan;
k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
 
SUB BIDANG PENAGIHAN I

Sub Bidang Penagihan I mempunyai tugas :
a. melakukan penyampaian SKPD/SPPT/DHKP dan dokumen lainnya di wilayah Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Mojoanyar;
b. melakukan proses penagihan pajak daerah di wilayah Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Mojoanyar;
c. melakukan proses penagihan dengan surat paksa di wilayah Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Mojoanyar;
d. melakukan sosialisasi perpajakan daerah di wilayah Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Mojoanyar;
e. melakukan penagihan piutang pajak daerah di wilayah Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Mojoanyar;
f. menyusun bahan penyusunan produk hukum;
g. melakukan proses penertiban pajak daerah di wilayah Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Mojoanyar;
h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan.

SUB BIDANG PENAGIHAN II

Sub Bidang Penagihan II mempunyai tugas :
a. melakukan penyampaian SKPD/SPPT/DHKP dan dokumen lainnya di Kecamatan Sooko, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Puri, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan  Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas dan Kecamatan Pacet;
b. melakukan proses penagihan pajak daerah di Kecamatan Sooko, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Puri, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan  Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas dan Kecamatan Pacet;
c. melakukan proses penagihan dengan surat paksa di Kecamatan Sooko, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Puri, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan  Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas dan Kecamatan Pacet;
d. melakukan sosialisasi perpajakan daerah di Kecamatan Sooko, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Puri, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan  Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas dan Kecamatan Pacet;
e. melakukan penagihan piutang pajak daerah di Kecamatan Sooko, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Puri, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan  Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas dan Kecamatan Pacet;
f. menyusun bahan penyusunan produk hukum;
g. melakukan proses penertiban pajak daerah di Kecamatan Sooko, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Puri, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan  Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas dan Kecamatan Pacet;
h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan.

SUB BIDANG PENERIMAAN DAN KEBERATAN

Sub Bidang Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas :  
a. memproses permohonan angsuran pembayaran pajak daerah;
b. memproses permohonan pengurangan, keberatan dan banding ketetapan pajak daerah;
c. melakukan pengeloaan data piutang pajak daerah;
d. melakukan penerimaan dan pembukuan;
e. menyusun bahan penyusunan produk hukum;
f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Penagihan.
 
BIDANG PENGEMBANGAN, PEMERIKSAAN DAN EVALUASI
 
Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah meliputi pengembangan, pemeriksaan dan penyidikan serta evaluasi dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
a. perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. perumusan produk hukum perpajakan daerah;
c. perumusan perencanaan target PAD;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan PAD;
e. pelaksanaan koordinasi peningkatan potensi PAD;
f. pelaksanaan evaluasi pemungutan PAD;
g. pelaksanaan pemeriksaan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah;
h. pelaksanaan penelitian bahan dan keterangan lingkup penindakan pelanggaran ketentuan perpajakan daerah;
i. pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana perpajakan;
j. pelaksanaan pelaporan atas pemungutan PAD; k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
 
SUB BIDANG PENGEMBANGAN

Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas :
a. melakukan pengumpulan data potensi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD;
b. menyusun perencanaan target PAD;
c. melakukan pemberian rekomendasi dalam penyusunan petunjuk teknis pemungutan retribusi daerah;
d. menyusun bahan penyusunan produk hukum perpajakan daerah;
e. menyusun data potensi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD;
f. melakukan pembinaan teknis atas pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD;
g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.

SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN PENYELIDIKAN

Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas:
a. melakukan monitoring dan evaluasi pemungutan PAD;
b. melakukan pengawasan, pengamatan dan penelitian bahan dan keterangan lingkup penindakan pelanggaran ketentuan perpajakan daerah;
c. memproses pemeriksaan kewajiban perpajakan daerah;
d. memproses pemeriksaan kewajiban retribusi dan lain-lain PAD yang sah;
e. menyusun bahan koordinasi penyidikan dengan aparat penegak hukum;
f. memproses penyidikan tindak pidana perpajakan;
g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.

SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai  tugas :  
a. melakukan pencatatan dan akses data penerimaan PAD dalam program sistem aplikasi keuangan;
b. melakukan rekonsiliasi penerimaan PAD;
c. menyusun rancangan program sistem aplikasi administrasi pajak daerah;
d. melakukan pengendalian operasional program sistem aplikasi administrasi pajak daerah;
e. menyusun data realisasi pajak dan retribusi daerah untuk perhitungan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
f. menyusun laporan penerimaan PAD;
g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.
 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
 
Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.